ICW Temukan Kejanggalan Pengadaan Bansos Covid-19

oleh -69 views
Ilustrasi: Korupsi
Ilustrasi: Korupsi

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencari bukti dugaan pemotongan bantuan sosial (bansos) Covid-19 di wilayah Jabodetabek.

“Kalau informasi di luar sih, wah itu dari Rp 300 ribu (per paket), paling yang sampai ke tangan masyarakat Rp 200 (ribu),” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada pers di Kantor KPK, Jakarta, kemarin.

Alex mengatakan, penyidik tengah menelusuri vendor atau perusahaan-perusahaan yang menjadi penyalur bansos wilayah ibu kota dan sekitarnya. “Kita ingin lihat sebetulnya berapa sih dari anggaran (bansos) itu yang sampai ke masyarakat,” ujarnya.

Dicurigai, vendor yang ditunjuk Kementerian Sosial untuk menyalurkan bansos itu tidak kompeten. “Siapa (yang) mendapat pekerjaan itu? Dari mana atau bagaimana dia mendapatkan pekerjaan itu? Apakah dia melaksanakan penyaluran sembako itu, atau hanya modal bendera doang, disub-(kontrak)-kan? Itu semua harus didalami,” tandas Alex.

Kecurigaan mengenai pemotongan ini mencuat dalam penyidikan kasus suap penyaluran bansos Covid-19. Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan beberapa kejanggalan pengadaan bansos Covid 19.

Salah satunya, Rencana Umum Pengadaan (RUP) tidak diungkap dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Saya tidak menemukan RUP terkait pengadaan bansos dengan penunjukan langsung yang dilakukan Kemensos,” kata peneliti Divisi Pelayanan dan Reformasi Birokrasi ICW, Dewi Anggraeni.

Menurutnya, Kemensos juga tidak tertera dalam laman layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). Melainkan digabung dengan Kementerian Keuangan. Walaupun demikian, ICW tidak menemukan terkait pengadaan Bansos untuk Kemensos.

“Banyak kata kunci yang kami cari seperti pengadaan makan, Covid, tapi memang ini yang terbanyak. Dengan kata kunci pengadaan makanan siap saji tahun 2020,” katanya

Dalam rincian tender sudah selesai dengan nilai pagu sebesar Rp 12.952.500.000. Dana itu diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan satuan kerja yaitu Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.

Lebih jauh, dari hasil evaluasi rekanan terdapat nama PT Citra Tiga Permata (CTP) yang mengajukan penawaran Rp 12 miliar. “Nilai tersebut mendekati nilai pagu paket, kemudian penawaran terkoreksi hasil negosiasi hanya berkurang Rp 100 juta,” ungkapnya Dewi.

ICW juga tidak menemukan informasi penyedia PT Rajawali Parama Indonesia dari LPSE Kementerian Keuangan. Setelah ditelusuri, perusahaan itu disebut baru berdiri pada 4 Agustus 2020. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau.

ICW menduga, Kemensos tidak melakukan identifikasi kebutuhan yang ada di lapangan. Terjadi jual beli penunjukan penyedia dan surat perintah kerja (SPK) dari PPK.

Sehingga, penunjukan penyedia tidak sesuai dengan ketentuan yaitu berpengalaman di pengadaan sejenis. Diduga, ada konflik kepentingan dalam penunjukan penyedia bansos. Perusahaan yang ditunjuk terafiliasi dengan pejabat Kemensos.

Dalam penyidikan kasus rasuah ini, KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebagai tersangka. Ia diduga menerima uang hingga mencapai Rp 17 miliar dari dua pelaksanaan paket bansos Covid-19 di wilayah Jabodetabek.

Selain Juliari, penyidik komisi anti rasuah juga menetapkan empat orang lain, yang terdiri dari unsur penyelenggara negara dan swasta sebagai tersangka. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *