PP Tapera di Tengah Pandemi COVID-19, Ekonom INDEF: Janggal, Banyak Buruh dipotong Upah, Dirumahkan dan di-PHK-kan

oleh -391 views
Tapera - Istimewa

JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken peraturan yang kontroversial di tengah wabah virus corona COVID-19.

Setelah rencana kenaikan ulang BPJS, Peraturan Pemerintah Tabungan Perumahan Rakyat (PP Tapera) dikeluarkan oleh pemerintah pada Selasa 2 Juni 2020.

Dikutip beritaradar.com dari Antara, PP No. 25 Tahun 2020 itu merupakan jaminan penyediaan rumah layak huni bagi pekerja di Indonesia.

Pengelolaan dari dana tabungan tersebut akan dikelola oleh pemerintah melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Sayangnya, program tabungan perumahan rakyat (tapera) tidak hanya akan memberatkan pekerja dan pengusaha. Kebijakan baru pemerintah itu juga dinilai tidak mudah dijalankan serta berpotensi terjadi tumpang-tindih program.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira Adhinegara mengatakan, tapera dirilis pada saat yang tidak tepat. Hal tersebut memberikan dampak psikologis yang negatif bagi pekerja dan pemberi kerja. ”Apa yang membuatnya janggal adalah karena penerapannya justru saat krisis ekonomi dan pandemi. Padahal, saat ini buruh banyak yang dipotong upah, dirumahkan, bahkan di-PHK,” ujar Bhima kemarin (6/6).

Selain itu, menurut Bhima, substansi jaminan pembayaran perumahan seperti yang menjadi misi tapera tidak semudah yang dibayangkan. Alasan utamanya adalah permasalahan backlog. Suplai hunian tidak akan sebanding dengan jumlah pekerja yang membutuhkan tempat tinggal. ”Kemudian, soal syarat bisa saja dipersulit sehingga tidak semua pekerja bisa memiliki rumah,” kata dia.

Bagi pekerja yang sudah punya rumah, uangnya akan dipupuk dan bisa diambil saat masa pensiun. ”Ini kan sama aja dengan JHT (jaminan hari tua) di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi, ada risiko tumpang-tindih dalam pengelolaan iuran tapera,” ulas Bhima.

Di sisi lain, keluarnya program tapera dalam kondisi ekonomi yang tidak bagus justru memunculkan pertanyaan. Salah satunya, kemungkinan dana kelolaan tapera dialihkan pada utang. Bhima menyebut demikian lantaran dalam pasal 27 PP Tapera disebutkan bahwa dana bisa diinvestasikan ke surat utang pemerintah. ”Secara tidak langsung pekerja dan pemberi kerja diminta iuran untuk membeli surat berharga negara (SBN). Ini dilakukan karena pemerintah sedang cari sumber pembiayaan baru di tengah pelebaran defisit anggaran,” terang dia.

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan, tapera bisa menjadi program yang bagus dengan catatan penerapannya harus jelas.

Pihaknya berharap pihak-pihak terkait bisa duduk bersama dengan pemerintah untuk membahas secara teknis kebijakan tersebut.

Di lain pihak, Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera Eko Ariantoro mengatakan bahwa Badan Pengelolaan Tapera masih akan fokus pada pembahasan aturan turunan dari PP 25 Tahun 2020 yang diteken presiden beberapa waktu lalu.

Dalam aturan tersebut akan banyak diatur detail soal mekanisme pengelolaan dana peserta serta manfaat yang bisa diterima. Terutama manfaat yang ditawarkan kepada peserta non-MBR, yakni pemupukan dan tabungan. Juga, berbagai insentif di bidang perumahan. ”Detailnya masih kami rapatkan di internal,” jelas Eko kemarin. (Jawa Pos)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.