Sandiwara Apa Semua Ini?

oleh -11 views

DUA minggu terakhir seorang kader PDIP bernama Harun Masiku menjadi topik pemberitaan di seluruh media Indonesia, termasuk media sosial. Sosok politisi ini terkait langsung dengan penangkapan Wahyu Setiawan, Komisioner KPU, yang ditangkap, kemudian dijadikan tersangka oleh KPK pada tanggal 4 Januari 2020. Harun diduga menyuap Wahyu supaya ia bisa lolos KPU dan dilantik sebagai anggota DPR-RI dari PDIP menggantikan almarhum Nazaruddin Kiemas. Hal ini diyakini KPK setelah KPK memeriksa secara intensif Wahyu dan 3 terduga suap lainnya.

Dua hari kemudian, 6 Januari 2020 Harun dikabarkan sudah meninggalkan (baca: kabur) Jakarta menuju Singapura melalui badara Soekarno-Hatta. Artinya, KPK terlambat: sebelum ditangkap, Harun keburu lenyap. Di waktu-waktu lalu, cukup sering memang terduga atau tersangka korupsi keburu kabur sebelum disergap oleh aparat penegak hukum. Koq bisa kabur? Berita tentang rencana penangkapannya bocor atau dibocorkan kepada yang bersangkutan, atau memang sengaja disuruh cepat-cepat meninggalkan Indonesia sebelum ditangkap aparat. Nazaruddin, eks. Bendahara Umum Partai Demokrat, “tokoh besar” berbagai skandal korupsi salah satu contohnya. Ia keburu “menghilang” sebelum ditangkap KPK. Lama sekali ia bersembunyi di luar negeri, bahkan sampai ke Bolivia, sebelum akhirnya– dengan bantuan Interpol – ditangkap petugas KPK dan dibawa ke Tanah Air.

Apakah Harun Masiku juga menghadapi kasus serupa: Disuruh cepat-cepat kabur sebelum disergap oleh KPK? Wallahuallam.

Pada Awal tulisan ini, saya mengatakan Harun Masiku belakangan ini menjadi topik hot pemberitaan di seluruh media Indonesia. Dia tokoh kunci dalam kasus suap Wahyu Setiawan. Jika Harun berhasil ditangkap dan dikorek habishabisan oleh penyelidik KPK, kasus Wahyu bakal menjadi cerita yang menggemparkan! Dengan catatan, (a) KPK memang punya keberanian FULL untuk membongkar tuntas kasus ini dan (b) Harun mau membuka suara apa adanya. Akan terbongkar, misalnya, rahasia di balik ngototnya sikap DPP PDIP – ditandai dengan 3 kali melayangkan surat resmi ke KPU — untuk mendudukkan Harun sebagai anggota DPR RI menggantikan Ibu Aprilia, padahal jelas-jelas ketentuan perundang-undangan mengatakan pengganti calon anggota legislatif yang meninggal adalah calon peraih suara terbesar kedua; padahal Harun peraih suara ke-5; selisih suaranya hanya sekitar seper-delapan dari suara yang diraih Ibu Aprilia. Putusan Mahkamah Agung mengeluarkan Fatwa yang cenderung berpihak kepada PDIP juga penuh misteri. Mahkamah Konstitusi sudah dengan tegas mengatakan MA tidak punya kewenangan untuk menguji keabsahan Undang-Undang; MA hanya berwenang memeriksa keabsahan peraturan DI BAWAH undang-undang.

Setelah beredar kabar resmi bahwa Harun sudah meninggalkan Indonesia pada 6 Januari menuju Singapura, semua pihak bertanya-tanya: di mana Harun bersembunyi? Apakah Harun sudah kembali ke Tanah Air?

Pimpinan KPK awalnya meminta bantuan PDIP untuk ikut mencari Harun. Tapi, Yasonna Laoly menjawab tegas: Itu urusan KPK, kenapa jadi kami yang mencari? Jawaban serupa, bahkan lebih sinis, diberikan oleh Djarot Hidayat, fungsionaris PDIP. Menurut Djarot, Harun bukan urusan PDIP lagi, karena ia sudah dipecat DPP, jadi bukan kader PDIP lagi. Untuk membantu KPK pun PDIP tidak mau, karena ya Harun bukan kader PDIP lagi!

KPK tampaknya mengalami kesulitan berat untuk mencari dan melacak keberadaan Harun, apalagi menangkapnya. Anehnya, KPK awalnya tidak mau – atau belum siap — minta bantuan Polri. Polri, melalui jaringan internasionalnya, sebenarnya bisa menerbitkan DPO. Tanggal 13 Januari salah satu Komisioner KPK, Nurul Ghufron, menyatakan KPK segera akan koordinasi dengan Polri untuk meminta bantuan NCB menangkap Harun. Tapi, omongan Ghufron hanya omongan, tidak ditindaklanjuti dengan action yang nyata.

Baru pada Selasa 21 Januari 2020, KPK secara resmi menyatakan sudah minta bantuan Polri untuk menerbitkan DPO mencari Harun lewat kerjasama interpol.

Hanya 24 jam setelah ada pernyataan pimpinan KPK itu, tepatnya kemarin tanggal 22 Januari pagi, Dirjen Imigrasi mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Harun sudah kembali ke Tanah Air dari Singapura pada tanggal 7 Januari. Jadi, Harun hanya 24 jam berada di Singapura. Beberapa jam setelah pernyataan Dirjen Imigrasi Ronnie Sompie, Kepala Bagian Imigrasi menggelar jumpa pers, hanya menegaskan pernyataan yang sudah dikeluarkan oleh atasannya, Dirjen Imigrasi.

Perhatikan para pembaca: Harun meninggalkan Jakarta tanggal 6 Januari 2020. Tanggal 7 Januari ia sudah kembali di Jakarta melalui bandara Cengkareng juga. Fakta ini BARU DIUNGKAPKAN oleh pihak Imigrasi tanggal 22 Januari, dua minggu setelah Harun tiba kembali di Ibukota.

Kenapa baru dua minggu kemudian pihak Imigrasi mengakui keberadaan Harun di Jakarta paa 7 Januari 2020? Menurut Ronnie Sompie, informasi kepulangan Harun Masiku tersebut baru diketahui karena terdapat kelambatan dalam memproses data perlintasan di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, tempat Harun tiba di Indonesia. Sistem data perlintasan yang dijadikan kambing hitam! Begitu burukkah sistem informasi atau IT kantor imigrasi Republik Indonesia? Atau ada faktor lain yang membuat imigrasi terus mengulur-ulur pemberitahuan fakta ini kepada rakyat Indonesia dengan tujuan yang penuh misteri?

Kalau memang karena sistem informasi/IT Imigrasi yang begitu jelek, sudah pada tempat kalau Presiden Jokowi mengambil tindakan tegas terhadap petinggi Direktorat Jnderal Imigrasi, sama halnya dengan tindakan tegas Presiden Jokowi mencopot Kepala Bakamla dalam kasus “provokasi kapal perang RRT di perairan Natuna”.

Sekali lagi, apa sebab imigrasi begitu LELET mengumumkan fakta keberadaan Harun Masiku di Indonesia, hal ini merupakan peristiwa yang AMAT AMAT SERIUS, tidak boleh dianggap enteng. Kenapa? Perhatikan dua fakta di bawah ini:

Majalah dan Koran Tempo sejak 14 Januari 2020 sudah memberitakan dengan tegas bahwa Harun Masiku sudah balik ke Jakarta tanggal 7 Januari 2020 lengkap dengan nama pesawat dan nomor penerbangannya. Kenapa KPK tidak segera minta keterangan, atau crosscheck pada Tempo perihal pemberitaannya itu? Apa karena gengsi? Mengapa sampai seminggu yang lalu Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Ditjen Imigrasi – dalam acara talk-show di sebuah stasiun televisi nasional – masih dengan lantang mengatakan kantornya “sampai sekarang” belum punya informasi tentang kepulangan Harun. Yang diketahui Imigrasi adalah Harun meninggalkan Jakarta 6 Januari dengan pesawat anu dan flight number anu. Selebihnya kami belum ada informasi, begitu kata Kepala Bagian Imigrasi. Ia menolak memberikan komentanr apa pun ketika ditanya oleh host televisi tentang berita yang dilansir Tempo.

Yang lucu lagi, 3 hari yang lalu isteri Harun berani memberikan keterangan kepada salah satu media bahwa suaminya sudah kembali di Tanah Air tanggal 7 Januari 2020. Apakah pernyataan Dirjen Imigrasi kemarin, 22 Januari 2020 bahwa Harun sudah kembali ke Jakarta dengan Batik Air tanggal 7 Januari 2020 berdasarkan crosscheck pihak imigrasi dengan isteri Harun ?!

Misteri Harun pergi ke Singapura dan balik ke Tanah Air serta sikap tutup mulut Imigrasi dan KPK pantas diteliti secara saksama. Kalau memang benar Harun disembunyikan, pihak yang melakukan nya bisa dikenakan tuduhan pidana melakukan obstruction of justice seperti dilansir oleh seorang mantan Komisoner KPK. Obstruction of Justice adalah tindakan meng halang-halangi penegakan hukum dengan berbagai cara.

Di negara barat, khususnya Amerika Serikat, obstruction of justice yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, apalagi petinggi aparat penegak hukum, adalah kejahatan pidana yang amat serius dan diancam hukuman berat. Dalam kasus selingkuh Presiden Bill Clinton dengan Monica Lewensky misalnya, tudungan Obstruction of Justice nyaris mendekati kebenaran, sehingga akhirnya Clinton menyerah dan mengakui apa yang dilakukannya terhadap mahasiswa magang di Gedung Putih itu.

Setelah imigrasi membuka kartu tentang kepulangan Harun Masiku, pertanyaan selanjutnya: Kapan KPK mampu menangkap tersangka ini? Seberapa susah menangkap seorang Harun Masiku?

Harapan kita, KPK ultra serius menangani kasus suap komi sioner KPU. Jangan coba main-main coverup. Ulang-ulang kami kemukakan di era informasi ini dengan tahta tinggi “kerajaan” media sosial, segala bentuk coverup atau patgulipat tidak akan berhasil. Pimpinan KPK HARUS menyadari bahwa integritas dan nama baik KPK sekarang SUDAH TERCORENG dengan kasus yang satu ini yang meledak di awal tahun 2020 ketika pimpinan KPK baru bekerja 2 minggu. ***

Prof. Tjipta Lesmana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.