Sultan Hamid II Bukan Pengkhianat Bangsa

oleh -1.318 views
Konferensi KTN di Kaliurang, dari kiri Sultan Hamid II (Pontianak), Sri Sultan Hamengku Buwono IX serta KGPAA Paku Alam VIII foto/http://siks.bpadjogja.info

Kita perhatikan baik-baik frasa “Yang Semasa Hidupnya Melakukan Tindakan Kepahlawanan Atau Menghasilkan Prestasi Dan Karya Yang Luar Biasa Bagi Pembangunan Dan Kemajuan Bangsa Dan Negara”. Selain sebagai seorang pejuang, di sisi lain bukankah Sultan Hamid II adalah seorang anak bangsa yang sudah menorehkan tinta emas dalam merancang lambang negara kita Garuda Pancasila? Itu adalah karya luar biasa yang sampai hari ini dipakai, digunakan, dilegalisasi sebagai simbol negara tertinggi di negara ini! Kalau memang pengkhianat bangsa, mengapa kita masih menggunakan karya si pengkhianat ini? Definisi seorang pahlawan begitu sempit dan subyektif ketika kita dihadapkan realitas politik. Suka atau tidak suka. Kemudian, siapa yang mempolitisasi semua ini? Pemenang pertarungan politik para politisi kala itu? Bagi sebagian orang Sultan Hamid II bukan pahlawan, seperti apa yang disampaikan oleh Hendropriyono dan Anhar Gonggong. Tapi bagi Pontianak dan Kalimantan Barat, Sultan Hamid II bukan sekadar Pahlawan belaka, dia adalah pemimpin wilayah ini, turut pula menjadi pemimpin di bangsa dan negara ini? Bukankah hari ini Kalimantan Barat juga Indonesia?

Dia seorang KNIL kata Hendropriyono, tidak punya rasa nasionalisme, dia pro terhadap Belanda. Opini ini adalah perspektif buta, dengan menafikan sudut pandang lain. Kita tau bahwa KNIL (Koninklijk Nederlands Indische Leger) adalah kesatuan tentara hindia belanda. Isi manusia-manusia yang berada di dalam KNIL ini tidak hanya Sultan Hamid II. Ada TB Simatupang, Nasution, Urip Sumoharjo, dan banyak lainnya. Yang kemudian tetap berjuang bersama untuk mendapatkan kemerdekaan dan kedaulatan penuh di Indonesia. KNIL juga bersama VB, TNI, dan lainnya juga kala itu melebur bersatu dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS). Bukankah kita ketahui bersama, tanpa ada tendensi apa-apa. Bahwa mereka menggunakan cara masing-masing untuk mendapatkan kedaulatan itu. Kalau memang Sultan Hamid II tidak memiliki rasa nasionalisme, mengapa dia yang seorang Sultan itu, yang memiliki wilayah kedaulatan itu, memiliki rakyatnya sendiri itu, kemudian memberikan kedaulatannya kepada Indonesia? Mengapa dia rela berletih-letih waktu, pikiran, tenaga, untuk merancang lambang negara yang kita letakkan lebih tinggi dari gambar pemimpin-pemimpin kita itu? Ini semua di luar akal sehat kita yang ingin melihat sejarah yang terang benderang.

Titik krusial pernyataan Hendropriyono, yang kemudian memantik amarah dan kekesalan masyarakat Pontianak atau Kalimantan Barat adalah tuduhan “Pengkhianat Bangsa”. “Dia adalah Pengkhianat, bukan pejuang. Pengkhianat Bangsa Indonesia!”. Apa yang dia khianati? Siapa yang dia khianati? Sentimen politik atau sentimen perspektif barangkali memang seringkali mengaburkan nalar sehat kita, kala membenci seseorang. Pada tahun 1950, menurut Hendropriyono, masyarakat menginginkan integrasi bangsa, menjadi negara kesatuan. Sedangkan hal tersebut dicetuskan pertama oleh Natsir dalam mosi integralnya. “Sultan Hamid II tidak happy, dia tidak senang”. Seperti tuduhannya bahwa Sultan Hamid II ingin tetap menjadi federalis, tetap menjadi Sultan. Bukankah memang dia seorang Sultan, yang alas tanah Pontianak ini didirikan oleh nenek moyangnya? Federal adalah bentuk negara yang menjadi pilihan bersama, bukan seorang saja? Maka untuk mengubahnya juga perlu kesepakatan (baca: referendum) secara bersama pula.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.