Sultan Hamid II Bukan Pengkhianat Bangsa

oleh -1.318 views
Konferensi KTN di Kaliurang, dari kiri Sultan Hamid II (Pontianak), Sri Sultan Hamengku Buwono IX serta KGPAA Paku Alam VIII foto/http://siks.bpadjogja.info

Ini tidak adil. Kita baca kembali Pledoi (Nota Pembelaan) ketika Sultan Hamid II diadili pada tahun 1953 terkait tuduhan pembantaian yang dilakukan oleh Westerling di Bandung tahun 1950. Dalam pledoi-nya jelas Sultan Hamid II menyatakan bahwa “..sebagai diketahui, dari dulu hingga sekarang saya seorang yang berkeyakinan federalisme. Akan tetapi di atasnya itu, saya seorang putra Indonesia dan apabila rakyat saya menghendaki negara kesatuan dan menyatakan kehendaknya itu dalam suatu referendum atau pemilihan umum, sayalah yang pertama-tama akan tunduk kepada kehendak rakyat itu. Saya sesalkan benar bahwa aliran-aliran yang menghendaki negara kesatuan itu mengambil jalan yang inkonstitusionil untuk menghapuskan negara-negara bagian. Akan tetapi yang lebih-lebih menyinggung perasaan saya ialah, bahwa saya merasa terperdaya oleh wakil-wakil bangsa saya sendiri. Apakah gunanya Konperensi Antar-Indonesia? Apakah arti perkataan-perkataan dan ucapan-ucapan yang muluk-muluk dari para pemimpin RI? Buat apa RI mer-ratificeer UUD Sementara RIS? Apakah semua itu hanya merupakan sandiwara belaka?..”.

Pernyataan perih itu diucapkan langsung pada sidang Mahkamah Agung tahun 1953. Lantas, siapa yang berkhianat? Sultan Hamid II bukan tidak nasionalis, Sultan Hamid II hanya ingin menggunakan cara-cara yang benar dalam menjalankan negara ini. Dalam berpolitik, barangkali Sultan Hamid II tak begitu mahir bersilat lidah, beradu intrik, bermanuver bak politisi hari ini. Tapi Sultan Hamid II adalah seorang yang jujur, dia tak ingin mengkhianati bangsanya sendiri. Ini soal implementasi dan cara kita bernegara. Saya kira tidak haram untuk bicara bentuk negara. Toh, dulu platform PAN berdiri oleh Pak Amin Rais adalah Federal, Faisal Basri juga bicara soal Federalisme, YB. Mangunwijaya begitupula dalam bukunya “Menuju Republik Indonesia Serikat”, Adnan Buyung Nasution bicara soal Federal. Bukan berarti mereka tidak nasionalis, bahkan Presiden RIS (dalam bentuk Federal) adalah Sukarno, dengan Perdana Menterinya adalah Mohammad Hatta. Ini fakta yang terbentang, dan tak dapat dinafikan. Sultan Hamid II hanya tak suka menjalankan negara dengan cara yang inkonstitusional. Tidak lebih.

Terakhir, Hendropriyono menyebut soal tuduhan makar Westerling (APRA) di Bandung melibatkan nama Sultan Hamid II sebagai dalang dibaliknya. Sudah berkali-kali disampaikan, sudah pula kami buktikan bahwa Sultan Hamid II bukan pemberontak. Sultan Hamid II tidak bersalah, dan tidak ada kaitan dengan pemberontakan Westerling di Bandung tahun 1950. Lihat kembali Putusan Mahkamah Agung tahun 1953 terkait Kasus Sultan Hamid II, Dakwaan Primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di hadapan hukum. Hal ini telah saya kaji dalam penelitian Tesis di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2012. Kala itu pembimbing Tesis saya adalah Prof. Andi Hamzah, seorang guru besar yang terkenal atau masyhur sebagai pakar hukum pidana Indonesia. Saya yakin sarjana hukum (pidana) di Indonesia paham betul track record beliau sebagai seorang peneliti, pengajar, dan sebagai seorang pakar. Prof. Andi Hamzah sepakat bahwa Sultan Hamid II sebetulnya tidak bersalah dan tidak terlibat dalam pemberontakan westerling di Bandung. Hanya saja, Sultan Hamid II adalah seorang yang jujur untuk mengakui pernah memiliki niat untuk membunuh tiga orang dewan menteri RIS karena kekesalannya terhadap gerakan-gerakan bawah tanah yang ingin membubarkan negara-negara bagian. Tau apa yang terjadi? Bahwa Sultan Hamid II membatalkan niatnya, bahwa tidak ada terjadi peperangan, tidak terjadi tembak menembak, tidak terjadi body contact, tidak terjadi peristiwa pidana apapun!. Apakah bisa seseorang yang membatalkan niatnya dalam melakukan perbuatan jahat, kemudian dikenakan pidana? Fakta membuktikan bahwa Sultan Hamid II adalah korban politik belaka.

Dari uraian tersebut di atas kami jelas dapat membantah telak, opini yang disampaikan A.M. Hendropriyono dalam video viral itu. Maka, kami sesalkan sosok seorang tokoh nasional seperti dia mengeluarkan statement yang cenderung dapat memecah belah anak bangsa. Wajar, bumi putra Kalimantan Barat memuntahkan amarah atas pernyataan itu, wajar pula apabila warga Pontianak tersulut emosi akibat tuduhan tak mendasar tersebut. Sebagai seorang tokoh, sudah sepatutnya Hendropriyono bertindak bijak, bertutur santun, bersikap arif dalam memberikan contoh kepada generasi muda bangsa. Alhasil, marwah tak terjaga, lidah tak bernyawa, ucap tak berharga.

Salam takzim kami, untuk masyarakat Indonesia, Kalimantan Barat, Pontianak, yang terus mendukung perjuangan pelurusan sejarah bangsa kita. Untuk meletakkan penghormatan setinggi-tingginya kepada Pahlawan Kita, Perancang Lambang Negara – Garuda Pancasila, Sultan Hamid II.

Oleh: Anshari Dimyati
Ketua Yayasan Sultan Hamid II

Pontianak, 15 Juni 2020.
Yayasan Sultan Hamid II.
AD.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.