JAKARTA-Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengultimatum, jika Presiden Joko Widodo menandatangani naskah UU Cipta Kerja yang telah diserahkan kepada
Topik: UU Cipta Kerja
Pratikno Dan Yasonnna Bicara 1.187 Halaman UU Cipta Kerja, Ini Kata Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas
JAKARTA-Menteri Sekretaris Negera (Mensesneg), Pratikno berserta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly angkat bicara terkait bertambahnya jumlah halaman UU Cipta Kerja dari
Pertumbuhan Jangka Panjang Indonesia, Bank Dunia: UU Ciptaker Dukung Pemulihan Ekonomi
JAKARTA-Bank Dunia menyatakan, Undang-undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dapat mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan jangka panjang yang tangguh di Indonesia. Melalui pernyataan tertulisnya, Sabtu
BEM SI Gelar Aksi Tolak Omnibus Law UU Ciptaker, Ini Rute Pengalihan Lalin Sekitar Kawasan Istana
JAKARTA-Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) akan menggelar aksi demo menolak omnibus law UU Cipta Kerja. Unjuk rasa ini akan dilakukan di
Draf Omnibus Law UU Ciptaker Meluncur ke Kemensetneg
JAKARTA-Sekretariat Jendral (Sekjen) DPR Republik Indonesia (RI) secara resmi telah menyerahkan Draf Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja kepada Kementerian Sekretariat Negara (RI), dan
Mengungkap Misteri Draf Final UU Ciptaker hingga Muncul 4 Versi yang Beredar
LEBIH dari sepekan, rakyat Indonesia dibuat bingung atas dokumen final undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Setelah disahkan 5 Oktober lalu, dokumen undang-undang
DPR Angkat Suara, Ini Alasan Jumlah Halaman UU Ciptaker Berubah-ubah
JAKARTA-Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dan Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menjawab simpang siur yang terjadi mengenai jumlah
Aksi 1310, 500 Orang Diamankan Termasuk Kelompok Anarko
JAKARTA-Kerusuhan massa diduga dari kelompok anarko pecah, setelah aksi unjuk rasa ANAK NKRI bubar, di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Sementara
APKASI: Kepala Daerah Keluhkan Banyaknya Versi UU Ciptaker yang Beredar di Masyarakat
JAKARTA-Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Abdullah Azwar Anas mengatakan, para kepala daerah mengeluhkan banyaknya versi Undang Undang Cipta Kerja (UU
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.